Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi saat RDP Komisi XI dengan Dirut PT. Geo Dipa Energi di Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (23/7/2025). Foto : Wildan/Andri

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi  mendorong PT. Geo Dipa Energi tidak hanya berfokus pada pengembangan energi panas bumi (geothermal), tetapi juga mengoptimalkan potensi energi terbarukan lainnya seperti tenaga air, biomassa, dan tenaga surya.

Didik menilai bahwa potensi energi terbarukan Indonesia sangat besar, tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal. Salah satu sorotan utama adalah pemanfaatan panas bumi yang baru mencapai sekitar 2,5 gigawatt (GW) dari total potensi sekitar 23–24 GW, atau baru sekitar 10 persen.

“Kita perlu pikirkan bagaimana menduplikasi model pengembangan geothermal seperti di Dieng atau Patuha ke wilayah lain. Tapi kita juga harus mempertimbangkan potensi energi terbarukan lainnya yang secara teknologi lebih cepat dan biaya investasi lebih murah” ujar Politisi Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu saat RDP Komisi XI dengan Dirut PT. Geo Dipa Energi di Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (23/7/2025).

Dalam kesempatan itu, disampaikan pula bahwa harga jual listrik dari berbagai jenis pembangkit energi terbarukan ke PLN saat ini relatif setara. Hal ini membuka peluang untuk mendorong pemanfaatan energi seperti hydropower, biomassa, dan panel surya yang secara teknologi dinilai lebih sederhana dan memiliki risiko investasi yang lebih rendah dibandingkan geothermal.

“Toh teknologi tidak berbeda jauh. Yang membedakan hanya pada boiler dan eksplorasi pengeboran. Tapi kalau dari sisi pekerjaan, lebih cepat dan lebih murah,” pungkasnya.

Didik juga mengingatkan bahwa bauran energi baru dan terbarukan Indonesia masih tertinggal dari target yang ditetapkan. Saat ini, bauran energi baru dan terbarukan baru mencapai 11 persen, jauh dari target 23 persen pada 2025.

Untuk itu, Komisi XI menekankan perlunya strategi diversifikasi energi, serta mengurangi ketergantungan pada investor asing dalam pengelolaan sumber daya energi nasional. (fa/rdn)